Lembursitu (KEMENAG)
Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, H. Dedy Wijaya, Lc , M.H., memberikan tanggapan atas berbagai pertanyaan dan masukan peserta dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi yang digelar di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, Selasa (4/8/2026).
Dalam pemaparannya, Kasi Bimas Islam menjelaskan bahwa tugas dan fungsi Seksi Bimas Islam mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019, yang meliputi pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam, bina syariah, bina Kantor Urusan Agama (KUA), dan penerangan agama Islam.
Ia menjelaskan bahwa berbagai aplikasi pelayanan yang digunakan masyarakat, seperti Sistem Informasi Masjid (SIMAS) dan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), merupakan sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Sementara itu, Kementerian Agama Kabupaten berperan dalam pengelolaan, verifikasi data, pembinaan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan layanan di lapangan agar berjalan sesuai ketentuan.
Menanggapi aspirasi peserta mengenai layanan Kantor Urusan Agama, Kasi Bimas Islam menyampaikan bahwa penguatan ketahanan keluarga menjadi salah satu fokus pembinaan yang terus dilakukan. Menurutnya, masyarakat perlu memahami pentingnya penyelesaian persoalan keluarga sesuai ketentuan hukum yang berlaku agar memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi seluruh pihak.
Pada kesempatan tersebut, ia juga kembali menegaskan ketentuan biaya pencatatan nikah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan akad nikah di luar kantor KUA atau di luar hari dan jam kerja dikenakan biaya sebesar Rp600.000 sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan pencatatan nikah yang dilaksanakan di kantor KUA pada hari dan jam kerja tidak dipungut biaya. Masyarakat juga diimbau untuk melakukan pendaftaran secara mandiri melalui aplikasi SIMKAH atau langsung ke KUA guna menghindari praktik percaloan maupun pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Selain itu, Kasi Bimas Islam mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari organisasi kemasyarakatan Islam, penyuluh agama, pengawas, pengelola lembaga pendidikan keagamaan, hingga insan pers, untuk terus memperkuat sinergi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur layanan keagamaan, transparansi biaya layanan, serta pentingnya tertib administrasi. Menurutnya, kolaborasi tersebut akan mendukung terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas dan terpercaya.
Melalui Forum Konsultasi Publik ini, Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi berharap setiap masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan mutu pelayanan. Forum tersebut juga menjadi sarana membangun komunikasi yang konstruktif antara penyelenggara layanan dan masyarakat guna mewujudkan pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan berdampak bagi umat.
Kontributor: Tim Humas Kemenag Kabupaten Sukabumi
Editor: Dindin M
Fotografer: Humas Kemenag Kabupaten Sukabumi
